Solidaritas Mahasiswa Papua Gelar Aksi Mimbar bebas, 17 Poin untuk Pemerintah

 

                              solidaritas mahasiswa papua saat membaca stikmen di abepura,jayapura, papua rabu (21/1/2026)


JAYAPURA,TEBINGDOGIYAI.COM -  Solidaritas Mahasiswa papua (SOMAP), Gelar Aksi mimbar bebas. Ini berlangsung di lingkaran Abepura, kota Jayapura, Papua Rabu (21/12026) 

warkop Mimbar bebas Orien Yallak menyatakan bahwa Papua sedang tidak baik baik saja. Tanah papua  terus  dijadikan  ladang  eksplotasi  atas nama  pembangunan  dan  investasi,  sementara  rakyatnya   hidup dalam  ketakutan, pengungsian  dan kemiskinan  yang  terstruktur.  

Pendekatan  Negara   yang  militeristik  dan  represif  telah  melahirkan pelanggaran  HAM  yang berulang  dan sistematik. 

Aparat  keamanan  justru  menjadi  alat  untuk mengamankan  kepentingan  modal , bukan  melindungi rakyat,  investasi  di jalanklan  dengan cara  merempas  tanh adat , menghancurkan  lingkungan  dan  mematikan  ruang hidup  orang asli papua 

kondisi HAM di Tanah Papua telah memasuki fase darurat yang mengancam  eksistensi kehidupan  di bangsa Papua. 

Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk kasus-kasus terbaru terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat yang ditembak hanya karena dianggap “mencurigakan”.

Di tengah situasi ini, kriminalisasi terhadap anak-anak dan pelajar Papua meningkat tajam. 

Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) somap  mendesak kepada semua pihak,agar semua pihak harus mendesak kepada institusi militer dan juga negara Indonesia, agar segera mencari solusia terbaik penyelesaian konflik bersenjata, di bawah pengawasan PBB, agar rakyat Bangsa Papua bisa melakukan Referendum atau Hak penentuan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, di Yahukimo dan seluruh Papua. 


Kami menuntut juga agar negara segera tarik militer TNI- Polri dari yahukimo  karena masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan baik karena berada di bawah ancaman dan kebrutalan aparat di daerah rawan konflik bersenjata Pernyataan sikap sebagai berikut :

1.menolak  keras seluruh  bentuk investasi  kapitalistik   yang  merapas  tanah  dan hak hidup   masyarakat  adat papua  dan Hentikan ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate serta perusahaan  yang sedang perlangsung di seluruh bolosok tanah papua, yahukimo, intanjaya,  maibarat, raja empat, biak nupor, psn di merauke , serta seluruh tanah papua  yang  berpotensi untuk melakukan investasi  di hentikan,

2.mengutuk  segalah   bentuk  kekerasan  neraka,  operasi militer , dan kriminalisasi, terhadap rakyat sipil di papua,  hentikan Tim operasi damai caztenz untuk tidak melakukan penangkapan liar bahkan pemboman terhadap pemukiman warga sipil yang dilakukan terhadap  masyaratb  sipil seperti Liatin Atis Sam dan agus magayang luka-luka menjadi korban bom militer Indonesia di Yahukimo. Dan pegunungan bintang sertah di tanah papua     

3  Negara telah gagal  menjamin Ham  dan keadilan bagi orang papua,   Demi kemanusiaan kami menyerukan kepada TNI Polri dan TPNPB di Yahukimo intanjaya, maibarat,  pegunungan bintang, puncak papua,  dan beberapa daerah ,  sebagai salah satu wilayah konflik, agar dalam aktivitas perang untuk menghindari korban sipil baik orang asli papua maupun non papua dan wajib melindungi rakyat.

4  Hentikan   segerah  pendekatan militeristik  dan  operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman di  kampung; tarik pasukan non-organik dari yahukimo, peggunang bintang intanjaya  dan juga seluruh tanah Papua

5.Kami mengutuk keras tindakkan brutalisme Aparat militer indonesia di  papua  yang mana menangkap dan menembak warga sipil  hingga meninggal dunia  tanpa ada dasar hokum yang benar maka ini segerah di hentikan.

6. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi. Dan Ivan kabak -son balinga dan iron heluka di Yahukimo dan seluruh papua.

7.   Papua bukan tanah kosong hentikan proyek proyek  investasi  bermasalahan  yang tidak libatkan  bersetujan  masyarakat adat, dan hentikan   ekploitasi,   ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate serta perusahaan batubara di Distrik obio, block Soba & Rencana tambang Emas di distrik langda silimo kabupaten Yahukimo. Dan seluruh tanah papua

8. Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer, kembalikan tanah adat kepada pemiliknya.   Masyaratkat adat  biak, intanjaya, pegunungan bintang, yahukimo, dan seluruh tanah papua yang militeris ambil lahan untuk membuat pos pos segerah di hentikan.

9. Militerisme indonesia yang sedang peroperasih  di seluruh tanah papua perhenti pertempat / atau begema di gereja, sekolah,  dan akses umum warga sipil hidup, karena hal ini mengakibatakan  korban banyak terhadap masyarakat sipil di seluruh tanah  papapua

10 kami menyuarahkan kepada masyarakat juga bahwa nuntuk tidak menjual tanah dan hutan kepada pemerintah serta perusahaan sebagai sumber kehidupan masa kini dan masa depan bangsa papua. 

 11 Kami mengancam elit-elit politik  papua  6 provensi papua ebagai aktor utama dalam masuknya investasi di seluruh wilayah papua segerah di hentikan 

1 2 Tolak seluruh investasi dan daerah otonomi baru(DOB)  di seluruh tanah papua  

13 Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat, termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang.

14  Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat Pelapor 

Khusus PBB untuk Masyarakat Adat.

15  Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan 

pemantau independen untuk masuk di tanah papua.

16. Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.

17 Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik di papua.

kepada seluruh pimpinan organisasi Papua merdeka ,untuk segera bersatu , karena rakyat terus mengungsi,rakyat terus mati ,ditangkap,dipenjara,dihilangkan paksa, dikriminalisasi dan sebagainya. Kepada seluruh pimpinan organisasi untuk segera bersatu baik yang dalam negeri maupun diluar negeri, "pungkasnya.



Penulis. Melkias Obaipa

Editor. Tim Redaktor

Posting Komentar

0 Komentar