Jayapura, Tebingdogiyai com. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa RSUD Siriwini merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, bukan rumah sakit rujukan delapan kabupaten maupun milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Penegasan ini disampaikan Bupati Nabire menanggapi aspirasi mahasiswa terkait pelayanan rumah sakit yang beredar di media sosial. Nabire, 24 Januari 2026.

Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si. menjelaskan bahwa RSUD Siriwini dibangun dan dikelola untuk melayani masyarakat Kabupaten Nabire yang tersebar di 15 distrik. Secara kewenangan, rumah sakit tersebut berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire, bukan sebagai rumah sakit lintas kabupaten maupun rumah sakit tingkat provinsi.

“RSUD Nabire ini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Bukan rumah sakit milik delapan kabupaten dan bukan rumah sakit rujukan provinsi,” tegas Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

Meski demikian, Mesak Magai menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang datang berobat, tanpa membatasi asal daerah. Hal tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, meskipun rumah sakit menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia mengakui bahwa ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, dan dokter masih terbatas seiring dengan keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Namun demikian, pelayanan kepada pasien tetap dilakukan secara maksimal sesuai kemampuan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga menerima dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekitar Rp4 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua dari delapan kabupaten, meskipun jumlahnya dinilai belum mencukupi.

“Oleh karena itu, kita berharap ke depan ada pembangunan rumah sakit tingkat provinsi di Papua Tengah, seperti di Jayapura, sehingga pelayanan kesehatan untuk 8 kabupaten dapat tertangani secara optimal,” ujarnya.

Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si. menambahkan bahwa hingga saat ini beban anggaran Pemerintah Kabupaten Nabire untuk membayar jasa pelayanan serta insentif dokter dan tenaga medis cukup berat. Meski demikian, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kalau kami tidak layani masyarakat, mereka mau ke mana? Walaupun ada kritik dan keterbatasan, kami tetap melayani sesuai kemampuan yang ada,” pungkasnya.

Penulis. Pakalis dogomo, S.AP