SENTANI, TEBINGDOGIYAI.Com - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani Gelar Aksi demostrasi Memperingati hari HAM Se-dunia. Di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Rabu (10/12/2025).
Ketua KNPB Wilayah Sentani Sadrakcks Lagowan Menyatakan bahwa peringatan Hari HAM Sedunia seharusnya menjadi saat refleksi bagi Negara untuk meninjau kembali berbagai praktik kekerasan, pembatasan ruang demokrasi, serta kriminalisasi terhadap aktivis di Papua.
Menurutnya, pelanggaran HAM di Papua tidak boleh lagi dianggap sebagai isu pinggiran, sebab menyangkut martabat dan keselamatan manusia.
“Hari HAM Sedunia bukan sekadar tanggal peringatan, tetapi juga pengingat bahwa setiap manusia termasuk rakyat Papua memiliki hak hidup, hak bersuara, dan hak menentukan masa depan tanpa intimidasi,” tegasnya.
perjuangan rakyat Papua tetap berada pada jalur damai, namun membutuhkan ruang demokrasi yang sehat agar suara mereka tidak dibungkam.
"Ketika Negara menghormati HAM, maka tidak ada warga yang harus takut baik ko dari pesisir, ko dari gunung atau pun orang pendatang yang ada di Papua untuk menyampaikan pendapatnya. Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum memperbaiki situasi ini,”ujarnya.
"Lebih lanjut Lagowan menyebutkan laporan gereja di Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan Bintang Gereja Kingmi, KPKC GKI, hingga JPIC yang ribuan warga masih hidup tanpa perlindungan.
Ia menyoroti pola kekerasan baru dalam dua tahun terakhir, termasuk serangan udara dan pengepungan kampung yang memaksa warga mengungsi ke hutan tanpa makanan dan obat-obatan.
“Ketika warga sipil terpaksa lari ke hutan demi menyelamatkan diri, itu menunjukkan kegagalan negara melindungi rakyatnya,” tegas Lagowan.
Ia menyerukan penghentian operasi yang berdampak pada warga sipil dan pembukaan akses kemanusiaan bagi pengungsi internal. Maka KNPB Wilayah Sentani menyampaikan tuntutan strategis sebagai berikut:
1. Hentikan Operasi Militer Ofensif, Serangan Udara, Dan Pengeboman Kampung, Tarik Pasukan Non-Organik Dari Papua.
2. Ruka Akses Tanpa Syarat Bagi PBB, Jurnalis Internasional, Lembaga Kemanusiaan, Dan Pemantau Independen.
3. Terima Misi Pencari Fakta PBB / Commission Of Inquiry Untuk Menyelidiki Pelanggaran HAM Berat Termasuk Pembunuhan, Penyiksaan, Kekerasan Seksual, Dan Serangan Terhadap Warga Sipil.
4. Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua, Termasuk Pelajar Dan Anak-Anak Yang Dikriminalisasi.
5. Hentikan Ekspansi Industri Ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, Sawit, Food Estate.
6. Hentikan Pengambilalihan Lahan Tanpa Izin Untuk Pembangunan Pos-Pos Militer Dan Kembalikan Tanah Adat Kepada Pemiliknya.
7. Laksanakan Reparasi Dan Restitusi Tanah Adat, Termasuk Pemulihan Wilayah Yang Hancur Akibat Operasi Militer Dan Tambang.
8. Hentikan Pembungkaman Budaya Dan Digital, Termasuk Kriminalisasi Simbol Identitas Dan Pemutusan Internet.
9. Bangun Mekanisme Pemantauan Internasional Jangka Panjang, Termasuk Mandat Pelapor Khusus PBB Untuk Masyarakat Adat.
10. Laksanakan Proses Dekolonisasi Melalui Referendum Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Langkah Final Dan Sah Untuk Menyelesaikan Akar Konflik.
Pada Hari HAM Sedunia ini, KNPB kembali menegaskan: tidak akan ada keadilan, keamanan, atau martabat selama struktur kolonial dipertahankan. Dunia tidak boleh lagi diam ketika sebuah bangsa dihancurkan melalui kekerasan, perampasan tanah, dan pembunuhan budaya,"tutupnya.
Ketua DPRK Kabupaten Jayapura Ruddy Bukanaung, SE telah menerima Langsung aspirasi dari KNPB
Rudi Ketua DPRK menyatakan bahwa Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan kami tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku,"ujarnya
Penulis. Melkias Obaipa
Editor. Admin