JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI .COM – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Rabu (10/12/2025), di kawasan lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Aksi ini menjadi momentum bagi massa untuk menyerukan kembali berbagai persoalan pelanggaran HAM yang disebut telah berlangsung selama 64 tahun sejak Papua bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Massa mulai memadati area persimpangan Tugu Pendidikan Abepura sejak pukul 09.30 WIT. Mereka membawa beragam spanduk dan poster bernada kritik terhadap negara, serta tuntutan penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang hingga kini dinilai tidak menemukan kejelasan.
Beberapa poster yang tampak di lokasi bertuliskan: “RIP Demokrasi Indonesia,” “Demokrasi adalah topeng kolonial, hukum adalah senjata kolonial,”“Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat selama 64 tahun di Papua,” “Manusia Papua Bukan Binatang,” dan “Buka Suara Han Jahat Mencuri Emas.”
Salah satu orator menegaskan bahwa Hari HAM Sedunia merupakan momen penting untuk mengingat kembali penderitaan masyarakat Papua.
“Hari ini adalah hari kesakralan bagi kemanusiaan, terutama bagi kami di Papua yang selalu hidup di atas penderitaan dan penindasan. Aksi ini adalah cara kami bersuara,” ujarnya dalam orasi.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tragedi kekerasan yang terjadi di Papua sejak puluhan tahun lalu tetap menyisakan luka mendalam dan belum menemukan penyelesaian yang tuntas.
“Sampai hari ini negara belum mampu menyelesaikan satu pun kasus besar di Papua, seperti Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, Nduga Berdarah, Yahukimo Berdarah, Intan Jaya Berdarah, dan banyak tragedi lain. Hal ini membuka ruang bagi tuntutan hak penentuan nasib sendiri secara demokratis dan bermartabat,” paparnya.
Seorang orator lainnya turut menyampaikan tuntutan agar negara membuka akses bebas bagi lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, LSM kemanusiaan, serta media nasional maupun internasional untuk memantau kondisi HAM di Papua secara objektif.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk membangun mekanisme dialog bermartabat dan setara, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, perwakilan rakyat Papua, serta organisasi masyarakat sipil sebagai jalan penyelesaian damai atas konflik panjang di Papua.
“Solusi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua bukan sekadar soal kesejahteraan. Yang kami butuhkan adalah penyelamatan manusia dan alam Papua. Kesejahteraan bisa kami capai jika diberikan kedaulatan menentukan nasib melalui referendum,” kata salah satu orator.
Hingga pukul 13.59 WIT, massa aksi masih terus menyampaikan orasi bergantian di area lingkaran Abepura, Kota Jayapura.
Penulis. Melkias Obaipa
Editor. Admin