NABIRE- [TEBINGDOGIYAI.COM] Sejumlah relawan yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon pada Pilkada Papua Tengah 2024 mempertanyakan kejelasan peran dan pembagian tanggung jawab antara tim koalisi, tim relawan, dan tim bayangan yang dibentuk oleh kandidat.
Salah satu relawan dari wilayah Simapitowa Raya, Paskalis Dogomo, menyampaikan bahwa selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara, banyak relawan bekerja tanpa kejelasan status dan tanpa dukungan logistik dari struktur resmi tim pemenangan.
“Di lapangan kami tidak masuk dalam tim koalisi dan juga tidak diakui sebagai tim relawan resmi. Kami justru seperti tim bayangan, padahal kami yang bekerja langsung di kampung-kampung,” ujar Paskalis kepada media di Nabire, Jumat (10/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam struktur pemenangan, terdapat tiga jenis tim yang biasa dibentuk oleh kandidat, yakni tim koalisi partai politik, tim relawan, dan tim bayangan. Menurutnya, tim relawan merupakan kelompok masyarakat yang bekerja secara sukarela tanpa afiliasi partai politik, sementara tim bayangan biasanya terdiri dari orang-orang dekat kandidat yang memantau situasi politik dan pergerakan dukungan di lapangan.
“Relawan bekerja dengan pengorbanan besar. Kami tidak punya partai, tidak punya anggaran, hanya semangat dan komitmen untuk memenangkan kandidat,” katanya.
Paskalis mengungkapkan, relawan di wilayah Mapia yang meliputi Distrik Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, dan Sukikai Selatan, bekerja penuh selama masa kampanye untuk mendukung pasangan calon Meki Nawipa dan Kley Yigibalom. Namun hingga kini, kata dia, tidak ada kejelasan terkait pengakuan dan kemitraan setelah kemenangan diraih.
“Kami bekerja tanpa menerima sepeser pun dari donatur. Kami bergerak dengan kemampuan sendiri, membagikan logistik dan menggalang dukungan. Tapi setelah kandidat menang, justru muncul banyak kelompok yang mengklaim diri sebagai mitra resmi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran sejumlah organisasi dan mitra kerja yang kini menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, seperti Apindo, KNPI, Kamar Adat Papua, dan berbagai organisasi lainnya. Menurut Paskalis, kemitraan itu dinilai tidak transparan dan lebih mengakomodasi kelompok tertentu.
“Kami mempertanyakan, dana-dana yang datang dari pusat untuk orang Papua ini siapa yang menikmati? Kami yang bekerja di lapangan saat politik sedang panas justru tidak diperhitungkan,” katanya.
Paskalis menegaskan bahwa para relawan tidak menuntut jabatan atau kepentingan politik, melainkan meminta adanya pengakuan dan keadilan atas kerja yang telah dilakukan.
“Yang bekerja harus mendapatkan hasil dari kerja mereka. Yang tidak bekerja seharusnya tidak berada di barisan terdepan hari ini,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Meki Nawipa dan Kley Yigibalom dapat membuka ruang dialog dengan relawan akar rumput agar tidak terjadi kecemburuan dan konflik internal pasca-Pilkada.
“Kami hanya ingin kejelasan: siapa yang benar-benar menjadi pucuk pimpinan relawan di Papua Tengah, dan bagaimana nasib kami yang sudah berjuang di lapangan,” pungkas Paskalis.
