JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI.COM - san Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua memaparkan hasil kajian pemetaan kapasitas dan kebutuhan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Tanah Papua melalui kegiatan diseminasi yang digelar di Hotel Horison, Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Kapasitas LSM/OMS melalui platform pembelajaran “Torang Belajar” yang dikembangkan KIPRa Papua dengan dukungan Packard Foundation. Diseminasi dilaksanakan dengan metode hybrid dan diikuti oleh 60 peserta, terdiri dari 30 peserta yang hadir secara langsung dan 30 peserta lainnya mengikuti secara daring.
Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat sipil, perwakilan pemerintah, masyarakat adat, hingga kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Kehadiran lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua.
Direktur KIPRa Papua, Irianto Jacobus, mengatakan bahwa kajian pemetaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kapasitas kelembagaan OMS serta kebutuhan mereka dalam menjalankan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
“Hari ini kami mempresentasikan hasil kajian pemetaan kapasitas dan kebutuhan OMS sebagai bentuk ertanggungjawaban atas proses riset yang telah kami lakukan bersama kawan-kawan organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua,” ujar Irianto.
Ia menjelaskan, proses riset dan kajian dilakukan selama kurang lebih tiga hingga lima bulan dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara mendalam, survei daring, serta forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
Kajian tersebut dilaksanakan di enam wilayah yang menjadi simpul pemetaan, yakni Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Jayapura, dan Wamena. Rangkaian kegiatan riset ini ditutup di Wamena pada Desember 2025 lalu.
“Setiap wilayah memiliki konteks dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami melakukan pemetaan di beberapa daerah agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi dan kebutuhan OMS di Tanah Papua,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pemetaan, KIPRa Papua mencatat terdapat lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil yang aktif di enam wilayah kajian. Data tersebut diperoleh dari hasil survei daring dan FGD yang melibatkan puluhan organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua.
Irianto menambahkan, hasil kajian ini menjadi dasar dalam pengembangan dan pelaksanaan Program Torang Belajar yang akan berjalan selama dua tahun ke depan. Program tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas OMS melalui berbagai bentuk pembelajaran.
“Ke depan, penguatan kapasitas OMS akan kami lakukan melalui webinar, pelatihan tatap muka, serta pembelajaran berbasis digital. Kami juga menyiapkan ruang podcast dan pusat pembelajaran online di Kantor KIPRa Papua, Kotaraja,” katanya.
Selain itu, KIPRa Papua juga tengah mengembangkan platform Torang Belajar berbasis website agar dapat diakses lebih luas oleh organisasi masyarakat sipil di seluruh Tanah Papua. Platform ini dirancang sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik-praktik baik antar OMS dalam menjalankan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
“Platform Torang Belajar kami kembangkan sebagai ruang belajar bersama bagi OMS di Tanah Papua. Melalui website ini, organisasi dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik yang selama ini dilakukan di lapangan,” ujar Irianto.
Melalui kegiatan diseminasi hasil kajian ini, KIPRa Papua berharap dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi dalam memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua secara berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa penguatan OMS tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, kami mengajak pemerintah, masyarakat adat, perguruan tinggi, dan semua pihak untuk berkolaborasi agar upaya pemberdayaan masyarakat di Papua dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Irianto.
Oleh. Tim Redaktur
0 Komentar