Ia Mengeskas bahwa Konfrik Yang sedang terjadi di kapiraya antara suku mee dan kamoro bukanlah sekadar persoalan regional. Ini adalah potret lebih besar tentang bagaimana Pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga representatif di Papua Tengah menempatkan masyarakat adat dalam peta pembangunan dan kebijakan,"tegasnya.
Di banyak kesempatan, wilayah-wilayah adat sering kali menjadi latar belakang konflik tanpa resolusi yang memadai.
Kapiraya hari ini adalah cerminan dari itu sebuah luka lama yang terus menganga karena tak kunjung diberi perhatian serius. Persoalan yang telah terjadi bertahun-tahun, ini tidak hanya menyinggung batas wilayah. Ia menyenggol identitas, sejarah, dan struktur sosial dua suku besar yang telah hidup, berinteraksi, dan menjaga tanah leluhur mereka selama generasi,"Ujarnya.
Ketidakjelasan batas wilayah adat adalah bom waktu yang setiap saat dapat memicu konflik horizontal, mengganggu stabilitas daerah, dan mengancam keamanan masyarakat.
"Inilah alasan mengapa Gubernur Papua Tengah, DPRP, MRP, serta para Bupati-bupati terkait harus turun langsung ke Kapiraya. Bukan sekadar mengirim tim teknis, bukan hanya menerima laporan melainkan datang, melihat, mendengarkan, dan memutuskan bersama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat,"pungkasnya.
Tanah, Identitas, dan Hak Ulayat akar yang Tidak Bisa Diputuskan di Papua, hubungan manusia dengan tanah bukan hubungan administratif seperti di wilayah lain Indonesia.
Tanah bukan objek dia subjek. Tanah adalah bagian dari tubuh, roh, dan hubungan genealogis dengan leluhur. Setiap batu, sungai, hutan, dan bukit mengandung kisah sejarah dan hubungan sosial. Itulah sebabnya persoalan tapal batas tidak bisa dipandang sebagai sengketa teknis, melainkan sebagai persoalan fundamental yang menyangkut harga diri dan martabat masyarakat adat,"jelas Mote.
Suku Mee dan Suku Kamoro sama-sama memiliki keterikatan spiritual terhadap wilayah mereka. Ketika batas wilayah tidak jelas, maka yang kabur bukan hanya geografis, tetapi identitas. Karena itu, penyelesaian harus dilakukan dengan hati, bukan hanya dengan aturan.
Mengapa Pemerintah Harus Hadir Secara Fisik, Bukan Sekadar Administratif Ketiadaan kehadiran aktif pemerintah membuat masyarakat merasa dibiarkan hidup dalam ruang ketidakpastian. Ketika pemerintah tidak hadir, maka ruang kosong itu diisi oleh spekulasi, kecurigaan antar-kelompok,ketegangan yang terus meningkat, dan potensi kekerasan yang sewaktu-waktu bisa meledak,"katanya.
Ia menambahkan bahwa, Kita tidak bisa memandang enteng situasi seperti ini. Papua memiliki sejarah panjang konflik horizontal, dan banyak di antaranya berawal dari hal-hal yang dianggap “kecil” tetapi dibiarkan tanpa penyelesaian,"tambah Mote
Kehadiran pemerintah sangat penting dalam beberapa aspek sebagai berikut :
1. Legalitas Pemerintah adalah satu-satunya lembaga yang bisa menetapkan batas resmi berdasarkan hukum nasional, adat, dan bukti sejarah.
2. Kepercayaan publik, Ketika Gubernur, DPRP, MRP, dan Bupati hadir langsung, masyarakat merasakan penghargaan, pengakuan, dan perhatian.
3. Pencegahan konflik. Apabila tidak ditangani sekarang, konflik bisa membesar dan meluas.
4. Menjamin pembangunan. Tanpa kejelasan batas adat, pembangunan tidak akan berjalan karena selalu dibayangi klaim dan sengketa.
Dialog Adat. Jalan Tengah yang Tidak Bisa Dikesampingkan Di Papua, semua masalah besar hanya bisa selesai ketika adat dilibatkan sepenuhnya.
Pemerintah boleh membawa peta, dokumen hukum, dan tim survei. Namun garis batas sejati di Papua ditentukan oleh cerita lisan leluhur, penanda alam,
sejarah perpindahan suku, hubungan pernikahan antar-marga, dan kesepakatan adat. Oleh sebab itu, penyelesaian yang ideal adalah kombinasi antara mekanisme pemerintahan dan mekanisme adat,"pungkasnya.
Pemerintah menetapkan kerangka, adat memberi legitimasi sosial. Tidak ada keputusan yang akan bertahan lama di Papua jika tidak diakui oleh adat.
Papua Tengah sebagai Provinsi Baru Harus Menunjukkan Kepemimpinan Baru.
Papua Tengah adalah provinsi yang sedang bertumbuh, maka Masyarakat berharap bahwa provinsi ini membawa cara kerja baru, cara melihat baru, dan keberanian baru. Penyelesaian persoalan Kapiraya bisa menjadi ujian pertama, sekaligus contoh bagi provinsi lain bahwa konflik adat bisa diselesaikan dengan damai, cepat, dan adil,"harapnya.
Gubernur dan lembaga-lembaga representatif harus menunjukkan bahwa
Pemerintah tidak hanya hadir ketika ada masalah besar, pemerintah tidak hanya muncul ketika pembangunan mencuat,
dan masyarakat adat bukan sekadar ornamen kebijakan, tetapi subjek utama dalam pembangunan Papua Tengah,"ujarnya.
Masa Depan Kapiraya Bergantung pada Keputusan Hari Ini, Kapiraya menyimpan potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang besar. Namun semua potensi itu akan terkubur jika konflik tapal batas terus membayangi kehidupan masyarakat.
Pembangunan tidak bisa berlangsung di atas tanah yang diperselisihkan. Kesejahteraan tidak bisa tumbuh jika rasa aman hilang.
Masyarakat adat membutuhkan kejelasan, pemerintah membutuhkan arah, dan generasi muda membutuhkan masa depan yang stabil. Karena itu, hari ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk turun tangan. Tidak esok, tidak nanti, dan tidak ketika konflik telah memakan korban,"ajaknya.
Kapiraya Memanggil Pemerintah maka Harus Menjawab Persoalan tapal batas bukan hanya masalah Mee dan Kamoro. Ini adalah persoalan kita bersama sebagai bagian dari masyarakat Papua Tengah yang ingin hidup dalam kedamaian dan kepastian. Kita menuntut kehadiran nyata pemerintah. Kita menuntut penyelesaian yang adil. Kita menuntut penghargaan terhadap adat dan sejarah. Kapiraya memanggil. Dan pemerintah harus menjawab dengan langkah nyata, bukan sekadar janji,"tutup Mote.