JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI.Com - Wakil Direktur Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH), Dr. Drg. Aloysius Giyai mendorong pemerintah pusat agar melakukan reformasi kebijakan jaminan kesehatan. Hal ini disampaikan Saat Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Cendrawasih Gelar Seminar Nasional di Gedung auditorium Universitas Cenderawasih Abepura, kota Jayapura,provinsi Papua kamis (11/12/2025).
Wakil Direktur Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH), Dr. Drg. Aloysius Giyai Menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS yang dinilai tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua (OAP). Ia menyatakan bahwa masalah utama bukan berada pada petugas BPJS di lapangan, tetapi pada regulasi nasional yang mengatur paket layanan kesehatan,"katanya.
Menurutnya, kebijakan paket layanan BPJS sering kali tidak sesuai dengan karakteristik penyakit dan kondisi geografis Papua. Akibatnya, pasien harus berulang kali kembali ke fasilitas kesehatan karena penanganan medis tidak tuntas dalam satu kali kunjungan.
“Satu pasien bisa kembali ke rumah sakit atau Puskesmas 3 sampai 5 kali hanya untuk satu penyakit. Ini bukan efisien, justru pemborosan keuangan negara,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat agar melakukan reformasi kebijakan jaminan kesehatan, termasuk membuka opsi pelayanan rawat yang dapat diselesaikan dalam satu kali penanganan. Hal tersebut dinilainya sebagai langkah penting untuk mengurangi beban negara sekaligus memastikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat.
Dr. Drg.Aloysius Giyai juga mengkritisi belum adanya aturan daerah berupa Perda Pendampingan atau dana komplementer yang bersumber dari Otsus atau APBD untuk menutup kekurangan biaya paket BPJS. Tanpa Perda ini, masyarakat Papua terutama OAP sering kesulitan mengakses layanan kesehatan yang ideal.
“Kalau pemerintah daerah ingin masyarakat terbantu, gubernur, bupati, dan wali kota harus membuat Perda pendampingan. Dana Otsus harus menutupi kekurangan paket BPJS, supaya orang Papua tidak terus mengalami kesulitan,” sarannya.
Ia mengungkapkan bahwa minggu depan dirinya akan menghadiri undangan diskusi dan dialog bersama Bappenas untuk menyampaikan aspirasi resmi terkait persoalan ini.
Selain itu, ia menekankan bahwa profesi tenaga kesehatan tertentu, seperti dokter spesialis, memang memerlukan biaya pendidikan besar sehingga harus didukung dengan kebijakan yang realistis dan tidak memaksa.
Dalam kesempatan itu ia mengingatkan bahwa semua rumah sakit wajib memberikan layanan gawat darurat tanpa mempersoalkan sumber pembayaran di awal.
“Kewajiban rumah sakit adalah melayani dulu. Urusan biaya BPJS, mandiri, atau bantuan pemerintah daerah itu dibicarakan setelahnya,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat agar memahami bahwa operasional kesehatan membutuhkan biaya, termasuk pembayaran pegawai, pembelian obat, listrik, dan kebutuhan layanan lain. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak selalu menuduh fasilitas kesehatan menutup akses, selama prosedur sudah dijalankan sesuai sistem.
Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi kepada panitia dan pihak kampus yang telah menginisiasi seminar nasional dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional dan lokal, dengan harapan rekomendasi hasil diskusi dapat sampai ke Presiden dan kementerian terkait.
Sebagai tokoh yang pernah menginisiasi lembaga pengaduan pelayanan kesehatan selama delapan hingga sepuluh tahun masa pemerintahan sebelumnya, ia menyayangkan bahwa layanan pengawasan dan pengaduan tersebut kini sudah tidak berjalan.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan prioritas utama pembangunan.
“Kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas nomor satu. Dana sedikit tidak masalah, yang penting jelas sasaran dan efisiensinya. Jangan sampai rakyat dikorbankan,” pungkasnya.
Ia menutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi seminar dapat diperjuangkan hingga tingkat nasional.
Penulis. Melkias Obaipa
Editor. Admin