JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI. COM- Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM-KP) Yang tergabung dalam Tim Peduli Kemanusiaan Gelar Konfresi pers bentuk penolakan pendoropan militer dan investasi,ini berlangsung di Asrama Paniai, perumnas III Waena kota Jayapura, provinsi Papua Selasa (25/11/2025).
Tim Peduli Kemanusiaan Yulianus Bunai menyampaikan bahwa, beberapa tahun terakhir, kabupaten paniai menjadi sorotan publik persoalan yang terjadi di kabupaten paniai, baik Persoalan Krisis Kemanusiaan, Pendropan Militer, serta Ancaman daerah otonomi baru. Krisis kemanusiaan terus terjadi baik di kalangan Masyarakat bahkan di lingkup pemerintah kabupaten paniai hingga kehidupan sosial duluh hidup damai, kini telah hancur dan saling tidak percaya satu antara setiap lapisan Masyarakat paniai yang di sebabkan oleh paskah pemilihan Bupati hingga saat ini,"katanya .
Masyarakat paniai hidup dalam saling, benci, iri, pukul, dan saling tidak percaya. Kemudian setelah pemerintah paniai di lantik Kawan Kawan Kontrakan Mahasiswi Putri Paniai di usir pemilik kontrakan karena pemerintah tidak banyak di kota study manado beberapa bulan lalu. tidak hanya itu saja tetapi baru saja Almarhumah mahasiswi Unipa di Manakuwari yang mayatnya hendak di pulang namun pemerintah tidak membantu sehingga di pulangkan mayatnya pakai kapal kecil dari manokwari ke Wasior dan dari wasior pakai mobil dan tempuh perjalanan 2 hari. Kemudian beberapa asrama mahasiswa kota study juga belum di perhatkan hingga asramanya lapuk.
Ancaman daerah otonomi baru Delema Jaya, Wedaumamo, dan Paniai Barat, ini juga menjadi ancaman dan pertanyaan serius bagi Masyarakat adat sebagai pemilik hak hulayat atau wilayah Dimana wacana pemekaran di wacanakan tanpa melibatkan Masyarakat dan tanpa sosialisasi dari Tim tim pemekaran gelap tersebut, jika kita bandingkan penduduk manusia Paniai dengan beberapa pemekaran kabupaten yang akan datang, pertanyaan Adalah nanti siapa yang akan menduduki dalam pemerintah baru itu, dan di wacanakan oleh elit-elit local yang aus kekuasan, aus jabatan tanpa melihat realitas kondisi paniai," ujarnya.
Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah juga merupakan salah satu kabupaten dengan potensi sumber daya alam berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, batu kapura, dan pasir kualin serta hasil hutan berupa kayu dari berbagai spesies, selain itu, kekayaan wisata seperti danau paniai juga menjadi daya tarik sendiri bagi pemodal.
"Pada maret 2019, presiden joko Widodo mengumumkan dalam sebuah video bahwa jalan trans papua sepanjang 3.545 km akan tersambung penuh, Pembangunan jalan trans ini, kemudian dikemas dalam (proyek strategis nasional) PSN sebagai proyek dengan dahlil percepatan Pembangunan yang menghubungkan daerah daerah yang sulit di jangkau. Proyek Strategis Nasional di tetapkan sebagai obyek vital nasional dengan menjadikan TNI sebagai keamanan dan atau pengawal yang menjaga jalannya proyek strategis nasional.
Kemudian pada tahun 2017 pemerintah paniai membuka jalan trans dari paniai menuju intanjaya dengan membongkar tempat-tempat bersejarah yang di lindungi oleh Masyarakat, hal itu menunjukkan fakta bahwa negara sama sekali tidak menghormati Masyarakat sebagai subjek dalam Pembangunan. Pembangunan jalan trans. ini, nilai menjadi sebuah petaka bagi keberlansungan hidup Masyarakat, pasalnya, Pembangunan jalan justru membuka peluang bagi kapitalisme dan imperialisme dengan nafsu ekploitasi sumber daya alam di Paniai.
"Pada tahun 2021 TNI Kembali menempati Gedung uwatawogi yang berada di Tengah-tengah kota enarotali. Keberadaan TNI tersebut justru menjadi pertanyaan karena pada dasarnya Masyarakat belum mengetahui apa tujuan sebenarnya penempatan TNI di Gedung serbaguna uwatawogi yang biasanya digunakan sebagai tempat rapat atau pertemuai Masyarakat paniai. Tetapi saat menjadi rumah singga yang digunakan oleh TNI,"pungkasnya.
Penulis. Melki Obaipa
Editor. Admin