JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI .Com – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI Maluku–Papua bersama BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (FEB Uncen) menggelar Temu Ilmiah membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia Timur, Senin (17/11/2025).
Agenda yang berlangsung di Aula Hotel Kesusteran Maranatha, Waena, ini mengangkat tema “PSN: Kepentingan Siapa dan Untuk Siapa?” Kegiatan akan berlanjut hingga Rabu (19/11/2025) dengan kajian ilmiah dan penyerahan rekomendasi kepada pemerintah.
Ketua Panitia, Niel Lantipo, mengatakan kegiatan ini menjadi momen bersejarah karena terakhir kali ISMEI menggelar agenda serupa di Papua sekitar tahun 2002–2003.
“Ini momen istimewa. Hampir 20 tahun kegiatan seperti ini tidak pernah dilakukan lagi,” ujar Niel.
Ia menjelaskan panitia bekerja sejak Mei, namun beberapa kali tertunda karena dinamika politik.
“Gejolak politik bikin kami geser jadwal lebih dari sebulan. Baru Agustus–September kami lanjut kerja sampai akhirnya terlaksana hari ini,” katanya.
Niel menegaskan tujuan kegiatan adalah mengubah pola perjuangan mahasiswa agar tidak hanya turun jalan, tapi juga menyampaikan aspirasi melalui kajian ilmiah.
“Selama ini kami selalu turun jalan, demo, palang. Tapi suara masyarakat sering tidak sampai. Melalui kajian ilmiah, rekomendasi ini bisa kami serahkan ke pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, sekitar 10 kampus dari Papua, Maluku, dan Maluku Utara akan hadir, termasuk kampus dari Wamena, Unaim, STIE Port Numbay, Ternate, Unipan Manokwari.
Koordinator Wilayah ISMEI XI, Galang Agustira K.H., menyebut PSN di Indonesia Timur belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat kecil.
“PSN di Merauke, Maluku, dan Maluku Utara tidak berdampak bagi masyarakat kelas bawah. Bahkan di lingkar tambang, tingkat kemiskinan naik,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur yang masih minim.
“Di Maluku Utara, anak SD harus lewati sungai untuk ke sekolah. Papua juga banyak kasus serupa. Pemerintah harus lihat ketimpangan ini,” ucapnya.
Galang memastikan rekomendasi hasil kajian akan dikawal hingga tahun 2027.
“Hasil kajian bukan hanya diserahkan, tapi kami kawal sampai pemerintah meresponsnya,” tegasnya.
Ketua BEM FEB Uncen, Marthen Weya, menilai Temu Ilmiah ini penting agar mahasiswa Papua tidak hanya dikenal sebagai kelompok yang suka demo.
“Mahasiswa Papua jangan hanya turun demo. Kita harus bicara lewat kajian ilmiah,” kata Marthen.
Ia menyebut beberapa PSN di Papua, seperti proyek di Merauke , Wamena dan rencana tambang blok Wahyu di kabupaten Intan Jaya memicu persoalan perampasan wilayah dan hutan.
“Isu-isu itu harus kita kaji dan sampaikan secara ilmiah agar pemerintah benar-benar dengar,” jelasnya.
Marthen berharap hasil kajian dari seluruh provinsi di Maluku dan Papua dapat menjadi aspirasi bersama yang diperjuangkan hingga tingkat pusat.[*]