JAYAPURA, TEBINGDOGIYAI.Com – Hari kedua Temu Ilmiah Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI digelar di Ruang Rapat Dosen FEB Universitas Cenderawasih (Uncen), Waena, Kota Jayapura, Selasa (18/11/2025). Lima kampus dari Papua dan Maluku memaparkan hasil kajian ekonomi daerah masing-masing, yang akan dibawa ke DPR dan DPD RI untuk diperjuangkan di tingkat nasional.
Ketua BEM FEB Uncen, Marthen Weya, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia mengatakan Temu Ilmiah menjadi ruang penting bagi mahasiswa menyampaikan persoalan ekonomi yang selama ini terjadi di daerah.
“Kami sangat apresiasi. Kegiatan berjalan baik dari kemarin sampai hari ini. Materi dari para narasumber juga jadi dasar kami dalam menyusun kajian,” ujarnya.
Marthen menegaskan bahwa kajian mahasiswa jangan hanya berhenti di ruangan seminar. Ia berharap pemerintah benar-benar memperhatikan suara mahasiswa yang berbasis data dan rencananya besok Rabu (19/11) hasil kajian akan di serahkan kepada Legislatif.
“Kami mahasiswa tidak hanya turun demo. Lewat kajian akademis ini, kami mendorong agar persoalan ekonomi di wilayah timur diperhatikan. kami ada komunikasi Besok kami akan antarkan hasil kajian ini ke DPR RI,” tegasnya.
Lima Kampus Hadir dan Sampaikan Masalah Ekonomi Daerah. Koordinator Wilayah ISMEI XI Maluku-Papua, Galang Agustira K.H., menjelaskan bahwa lima kampus ikut berpartisipasi antara lain –Universitas Khairun Ternate, IAIN Ternate, Universitas Cenderawasih (Uncen), Universitas Yapis Wamena dan STIE Port Numbay Jayapura.
Menurutnya, seluruh kampus memaparkan kondisi ekonomi berdasarkan data lapangan, lengkap dengan rekomendasi.
“Semua kampus menjelaskan by data. Ada banyak temuan penting yang nanti jadi dasar rekomendasi,” kata Galang.
ISMEI Wilayah XI akan membawa hasil kajian ini ke DPD RI pada 19 November, lalu dibahas lagi pada forum nasional ISMEI di Karawang, awal tahun mendatang.
Papua Jadi Sorotan: Banyak Program Pemerintah Tidak Dikawal. Dari seluruh paparan, masalah ekonomi Papua dianggap paling mendesak. Menurut Galang, banyak program pemerintah di Papua yang akhirnya hanya menjadi laporan, tanpa dampak nyata.
“Dari Wamena disampaikan, banyak program ekonomi lokal yang tidak berjalan. Pemerintah masuk, tapi tidak ada pengawasan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski pendapatan dari pertambangan dan proyek-proyek nasional naik, tingkat kemiskinan justru tidak menurun.
“Pendapatan naik, tapi kemiskinan juga naik. Ada yang salah dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Sorotan STIE Port Numbay: PSN Tak Menyentuh Keadilan Masyarakat Papua
Mahasiswa STIE Port Numbay menilai PSN seperti Jalan Trans Papua dan pembangunan listrik memang membantu konektivitas, tapi belum menyelesaikan masalah mendasar masyarakat.
Mereka menyebut pembangunan terlalu fokus pada infrastruktur fisik, sementara kualitas pendidikan, ekonomi lokal, dan kapasitas masyarakat Papua masih tertinggal.
PSN juga memunculkan konflik, terutama soal tanah adat. Banyak masyarakat merasa kehilangan ruang hidup dan nilai budaya mereka.
“Pembangunan ini baik, tapi belum menyentuh keadilan. Masyarakat adat justru sering tersisih,” jelas pemateri.
Kajian Yapis Wamena: Infrastruktur Lemah, Potensi Lokal Tidak Berkembang
Mahasiswa Ekonomi Yapis Wamena menyampaikan bahwa wilayah pegunungan Papua sangat tertinggal dalam infrastruktur. Jalan terbatas, akses ekonomi sulit, dan pelayanan pendidikan buruk. Padahal, masyarakat memiliki potensi besar seperti–kerajinan tangan, pertanian lokal, UMKM pemuda, hasil hutan dan ladang.
Namun semua itu tidak berkembang karena kurangnya alat modern, minim pembinaan pemerintah, literasi digital rendah, serta banyak konflik tanah dan proyek yang tidak berkelanjutan. Dana Otsus APBD hingga dana desa pun sering tidak sampai ke masyarakat.
Mahasiswa Ekonomi Yapis Wamena menekankan perlunya: kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pemuda, penyediaan jalan dan logistik yang lebih murah, penguatan usaha ekonomi muda di wilayah pegunungan.
Kajian Ekonomi Ternate: Halmahera Selatan Tumbuh Tinggi Tapi Tidak Merata
Mahasiswa Ekonomi Ternate mengungkap bahwa ekonomi Halmahera Selatan tumbuh sangat tinggi, hingga 22,95% pada 2024, didorong industri nikel di Pulau Obi.
Namun pertumbuhan tersebut tidak merata. Tantangan logistik di daerah kepulauan dan kurangnya layanan dasar membuat banyak wilayah tertinggal.
Beberapa masalah yang disorot–ketergantungan tinggi pada nikel, sektor pertanian dan perikanan tertekan, fasilitas sekolah dan guru PNS kurang, layanan listrik dan air bersih belum merata. Mahasiswa Ternate menyarankan diversifikasi ekonomi dan transparansi data dampak industri.
Kajian FEB Uncen: Tekanan Lingkungan dan Tambang Ilegal di Merauke
Presentasi mahasiswa FEB Uncen menyoroti PSN di Merauke yang mencakup lahan hingga 4–5 juta hektare. Banyak proyek dari era SBY hingga sekarang gagal dan justru merusak lingkungan. Temuan mereka: 225 ribu hektare hutan primer hilang, tambang ilegal merusak lingkungan,banjir dan longsor meningkat,masyarakat adat kehilangan mata pencaharian.
Mereka merekomendasikan: penegakan hukum tegas, reformasi izin tambang, perlindungan ekosistem Papua, pemberdayaan masyarakat lokal.
Harapan Besar untuk DPR dan DPD RI
Galang menegaskan bahwa kajian mahasiswa harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan pihaknya juga akan menyerahkan hasil kajian hari ini kepada DPR RI dan DPD RI Besok Untuk di kawal dan di bicarakan hingga kepemerintah pusat.
“Ini laporan penting. Wakil rakyat harus lihat suara dari bawah, dari kampus-kampus yang turun langsung melihat masalahnya,” ujarnya.
Ia berharap DPR dan DPD RI memastikan ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur bisa ditekan, dan kebijakan ekonomi lebih berpihak pada masyarakat lokal.
[*]