PAPUA —TebingDogiyai.com:01/09/2026 Kritik tajam ditujukan kepada jajaran kepemimpinan di Papua, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun lembaga legislatif. Pemerintah daerah dinilai lalai dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat kelas bawah serta meningkatnya angka pengangguran yang kian terimpit oleh tekanan inflasi.
Di tengah situasi ekonomi yang kian memberatkan, efektivitas pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan pemekaran wilayah kembali dipertanyakan. Padahal, tujuan utama Otsus dan pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kondisi keprihatinan tersebut terekam jelas di lapangan. Anak-anak Papua terpaksa belajar dan menulis dalam kondisi seadanya di dalam rumah berdinding papan kayu sederhana dengan alas lantai yang minim. Hal ini menjadi gambaran nyata betapa akses terhadap fasilitas dasar dan pelayanan publik belum dirasakan secara merata oleh masyarakat kecil.
"Seandainya anggaran dana Otonomi Khusus digunakan secara efektif, hal seperti ini tidak pantas terjadi," tegas Pasdog saat memberikan pernyataannya.
Kondisi ini hendaknya menjadi catatan penting dan perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua—termasuk para pejabat daerah, OPD, serta anggota legislatif—agar segera mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran secara tepat sasaran, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Social Plugin