BOMOMANI,TEBINGDOGIYAI.COM/15/09/2026— Kekecewaan mendalam atas maraknya pengangguran di kalangan sarjana dan pemuda daerah kembali disuarakan. Aliansi Pengangguran Wilayah Simapitowa mengkritik keras minimnya penyerapan tenaga kerja serta dugaan praktik nepotisme ("orang dalam") dan komersialisasi kuota formasi di lingkungan kedinasan/pemerintahan.
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Aliansi Pengangguran Wilayah Simapitowa dalam orasinya di Lapangan Gerardus Tigi, Bomomani.
Tuntutan dan kritik terbuka terhadap pejabat publik serta pemerintah daerah terkait tingginya angka pengangguran, dugaan praktik "orang dalam", komersialisasi kuota penerimaan kerja, dan ketidakpastian janji politik pasca-Pilkada.
Ketua Aliansi Pengangguran Wilayah Simapitowa mewakili pemuda dan generasi terpelajar di tingkat kampung dan distrik.
Lapangan Gerardus Tigi, Bomomani.
Disuarakan dalam aksi aspirasi publik.
Banyak generasi muda yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi namun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperparah oleh janji-janji politik Pilkada yang tidak terealisasi meskipun masyarakat di berbagai kampung dan distrik telah memberikan dukungan suara.
Penyampaian aspirasi dilakukan secara terbuka di hadapan publik untuk mendesak pimpinan daerah dan instansi terkait agar memprioritaskan transparansi penciptaan lapangan kerja dan menepati komitmen kepada rakyat.
Soroti Tingginya Pengangguran, Aliansi Simapitowa Tagih Janji Politik dan Desak Transparansi Lapangan Kerja
Bomomani- Harapan besar para orang tua dan generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kini berbenturan dengan kenyataan pahit sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Aliansi Pengangguran Wilayah Simapitowa menilai, persoalan pengangguran yang merajalela saat ini tidak lepas dari praktik egoisme, sistem penunjukan berbasis "orang dalam", hingga dugaan komersialisasi kuota formasi di sejumlah kedinasan.
Ketua Aliansi Pengangguran Wilayah Simapitowa menyampaikan keprihatinannya saat berorasi di Lapangan Gerardus Tigi, Bomomani. Menurutnya, doa dan pengorbanan masyarakat di mimbar-mimbar ibadah demi kesuksesan pendidikan anak-anak mereka seolah terabaikan begitu nasib para lulusan terlunta-lunta tanpa kepastian kerja.
"Banyak kampung dan distrik telah mengikat suara pada momen Pilkada dengan harapan anak-anak kami yang sedang menganggur dapat diakomodasi dan diterima bekerja. Namun realisasinya nihil. Janji-janji manis yang disampaikan saat kampanye hilang begitu saja setelah pejabat memperoleh kekuasaan," tegasnya di hadapan massa.
Ia menambahkan bahwa selama musim politik, para calon pejabat hadir membawakan visi, misi, serta program kerja yang sangat meyakinkan. Namun setelah terpilih, komitmen sosial tersebut sering kali dilupakan.
Aliansi Pengangguran Simapitowa mendesak pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rekrutmen tenaga kerja. Mereka menuntut agar proses penerimaan dilakukan secara transparan, adil, serta memprioritaskan anak-anak daerah tanpa diskriminasi atau praktik komersialisasi formasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas maupun pemerintah daerah terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan yang disampaikan oleh aliansi tersebut.
0 Komentar