Poto aksi bisu saat Gubernur kunjungan Mapia
*DOGIYAI, PAPUA TENGAH TEBINGDOGITAI.COM.13/09/2026 - Gelombang kekecewaan masyarakat Papua Tengah terhadap minimnya lapangan kerja semakin memuncak. Data lapangan menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan: meskipun memiliki tingkat pendidikan, jumlah pengangguran di daerah ini justru meningkat tajam. Investigasi awal mengarah pada praktik tata kelola pemerintahan yang buruk di tingkat dinas, yang disinyalir mengutamakan sistem kekeluargaan dan barter dibandingkan kompetensi dalam pembagian kuota pekerjaan di delapan kabupaten. Akibat langsung dari kebijakan ini adalah lonjakan jumlah anak jalanan dan keluarga yang terjerat kemiskinan ekstrem.
Korban Para pencari kerja lokal, lulusan pendidikan, dan keluarga di delapan kabupaten Papua Tengah yang tidak memiliki koneksi atau modal politik. Akibatnya, anak-anak mereka pun terpaksa turun ke jalan untuk bertahan hidup.
Pelaku (Diduga) Sejumlah oknum di kedinasan atau instansi pemerintah di tingkat kabupaten (delapan kabupaten) yang berwenang dalam perekrutan dan pembagian kuota tenaga kerja.
Terjadi krisis pengangguran yang parah di kalangan terdidik dan pemuda lokal Papua Tengah. Hal ini menciptakan fenomena anak jalanan dan meningkatnya kemiskinan.
Penyebab utamanya diduga adalah praktik nepotisme dan kolusi (sistem "kekeluargaan" dan "barter") dalam proses distribusi kesempatan kerja yang seharusnya berbasis kompetensi.
Masyarakat menyuarakan protes, seperti terlihat dalam foto aksi duduk dengan spanduk bertuliskan "AKSI BISU OLEH: WAKIL TIM RELAWAN DAB. DOGIYAI WILAYA MAPIA,MAPIA TENGAH,MAPIA BARAT,PIYAOYE, SUKIKAI SELATAN" yang menuntut transparansi dan keadilan.
Di delapan kabupaten yang berada dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah. Protes dalam foto kemungkinan besar terjadi di salah satu titik di wilayah tersebut, seperti Nabire atau Dogiyai.
Situasi ini bersifat kronis namun semakin memburuk dalam periode waktu terakhir, seiring dengan bertambahnya lulusan pendidikan yang tidak terserap pasar kerja. Aksi dalam gambar menunjukkan ketegangan yang sedang berlangsung saat ini.
Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, menjadi sia-sia karena pintu masuk dunia kerja tertutup oleh sistem rekrutmen yang tidak adil. Para pengambil keputusan di tingkat dinas lebih memilih memprioritaskan kerabat, kroni, atau melakukan barter jabatan demi keuntungan pribadi/kelompok dibandingkan menempatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi pendidikan. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang masif.
Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten) harus segera menghentikan segala bentuk praktik nepotisme dan kekeluargaan dalam urusan publik, khususnya rekrutmen tenaga kerja. Diperlukan audit independen terhadap proses rekrutmen di semua dinas di Papua Tengah.
Menerapkan sistem meritokrasi yang transparan dan terbuka. Penyediaan program pemberdayaan bagi anak jalanan dan keluarga terdampak harus dilakukan sebagai solusi jangka pendek, di samping perbaikan kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang. Jika dibiarkan, krisis ini akan memicu konflik sosial yang lebih luas.
Untuk membuat berita ini lebih kuat dan berimbang, diperlukan upaya untuk mengonfirmasi dugaan praktik ini kepada pihak-pihak berwenang di Papua Tengah, seperti kepala dinas terkait atau pemerintah provinsi, serta melakukan wawancara mendalam dengan para pengangguran dan keluarga anak jalanan.
0 Komentar